Pemaketan berdasar prinsip efisien dan efektif berdasar pengelompokan lokasi. 3. Untuk kerusakan yang belum ada, yang nantinya ada, agar pelayanan instansi tidak terganggu serta mencegah kerusakan lebih lanjut agar dilakukan dengan pengadaan langsung. 4. Kontrak dilakukan berdasar pemaketannya. 5.Hanjar mata Diklat “Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola” ini untuk membantu peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan swakelola. 4. Tujuan Pembelajaran Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Buku ini disusun untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai penerapan peraturan penggunaan produk dalam negeri mulai dari proses hingga realisasi dari perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Definisi pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana dari APBN/APBD (Peraturan Menteri BUMN nomor PER 05/MBU/2008, Pasal 1). Dari definisi di atas dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pada BUMN ditekankan pada
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. TINJAUAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh: Abu Samman Lubis * I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Adalah merupakan hal yang sangat penting diketahui, khusunya Pengguna dan Penyedia barang/Jasa Pemerintah terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dengan mengetahui peraturan-peraturan yang terkait akan meminimalkan terjadinya kerugian bagi negara.Upaya preventif penanganan prilaku tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa 13 Adrian Sutedi, Aspek Hukum….hal. 130 - 144 14 Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Hukum pidana atau The Criminal Law lazim disebut pula sebagai hukum kriminal, karena memang
.